“Kami tegaskan bahwa wilayah NKRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua),” kata Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara, di Jakarta, Jumat 24 Mei 2013.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, Papua merupakan bagian NKRI adalah final, karena telah bersatu sejak Kemerdekaan RI 1945, sehingga jika ada kelompok tertentu seperti Organisasi Paupa Merdeka (OPM) mau memisahkan diri, maka bangsa Indonesia harus menentangnya.

AP batubara yang akrab disapa “AP” juga mengharapkan, pemerintah pusat dan pemprov DKI agar mengoptimalkan anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembukaan lapangan pekerja dan jaminan keamanan.

AP menyatakan kampanye OPM di luar negeri hanya dilakukan segelintir orang yang mengaku dari Papua untuk mencari simpati masyarakat internasional, sehingga pemerintah Indonesia harus meningkatkan misi diplomasi untuk meminimalisir kampanye “hitam” OPM itu.|dbs.ant.hms|

“Tergantung keputusan Majelis Syuro, keputusan beberapa hari lalu tetap dalam koalisi .Kita tidak akan keluar,” kata Salim di Mataram Nusa Tenggara Barat, Jumat 24 Mei 2013.

Salim yang menjabat Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Bersatu II itu menambahkan, jika ada omongan PKS akan keluar dari koalisi itu maka itu hanyalan keinginan pribadi atau orang tersebut bukan anggota Majelis Syuro.

Majelis Syuro adalah majelis tertinggi penentu kepemimpinan dan ideologi PKS. Terdapat 99 anggota Majelis Syuro PKS yang dua di antaranya anggota seumur hidup yaitu Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dan Salim Segaf Al Jufri selaku Ketua Majelis Syuro sebelumnya.|ant.hms|

“Selama belum ada ketegasan dari pemerintah dalam pengecekan terhadap perusahaan yang melakukan importasi pangan, maka kartel akan tetap ada,” kata Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy di Yogyakarta, Jumat 24 Mei 2013.

Menurut dia, pemerintah harus tegas dan transparan mengenai mekanisme impor pangan. Baik terhadap penentuan kuota maupun kredibilitas importir. “Jelas bahwa kewajiban pemerintah adalah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpangan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan,”katanya.

Regulasi yang telah ada yakni Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2012 Tentang Pangan, menurut dia, merupakan terobosan dan dukungan DPR RI kepada pemerintah melalui komisi IV dalam mengatasi permasalahan praktik kartel. “Seharusnya pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan terkait UU Tentang Pangan yang sudah ada,” katanya.|dbs.ant.hms|

“Saya dipanggil untuk Fathanah,” kata Soeripto singkat saat tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat 24 Mei 2013.

Ia tidak berkomentar lebih lanjut mengenai hubungannya dengan Ahmad Fathanah yang merupakan orang dekat mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.|dbs.hms|

Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sultra, Suwandi mengatakan, kabar yang beredar bahwa penyebab kematian Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Muna, Amiluddin Kunsi, karena pukulan benda tumpul oleh rekan korban bernama Ihlas Muhammad.

“Kami ingin jelaskan kepada publik bahwa sama sekali tidak terjadi perkelahian antara korban dan rekan korban yang diduga pelaku penganiayaan yakni Ihlas Muhammad yang merupakan Sekretaris DPD PAN Muna,” katanya di Kendari Jumat 24 Mei 2013.

Yang terjadi saat itu kata Suwandi, hanya sebuah keributan atau perdebatan antara keduanya yang nyaris terjadi kontak fisik, tetapi dilerai oleh kader-kader PAN yang ada di tempat kejadian perkara. “Kami sudah meminta keterangan dari kader kami yang ada lokasi kejadian saat itu. Memang terjadi adu mulut, tetapi tidak ada kontak fisik,” katanya.|dbs.ant.hms|

“Saya mendapat informasi DS (Diah Soembudi) telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat 24 Mei 2013.

Diah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Mei 2013 dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK juga langsung menahan Diah di rumah tahanan kelas 1 Cabang Jakarta Timur di Gedung KPK. “Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari ke depan,” tambah Johan.|dbs.ant.hms|

“Kita tergugah 3 siswa SMP di Bogor Jawa Barat yang menggagalkan upaya pemerkosaan,” ucap Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono di Jakarta, Kamis 23 Mei 2013.

Kepala Negara mengatakan langkah yang diambil oleh tiga pelajar itu bisa menjadi inspirasi semua pihak untuk tidak membiarkan kejahatan terjadi.

“Keberanian mereka menginspirasi kita untuk peduli cegah kejahatan,” katanya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan di media massa, tiga orang pelajar sebuah SMP di kota Bogor mencegah terjadinya upaya perkosaan terhadap remaja putri. Ketiganya menghardik dan melawan sehingga pria yang berupaya memperkosa remaja putri tersebut mengurungkan niatnya.(amr-ant)