Priyo Budi Santoso (joko luwarso/matanews)
Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo menyebut, 90% kunjungan anggota DPR ke luar negeri tidak bermanfaat. Pimpinan DPR pun membalas dengan mengancam akan memotong anggaran Duta Besar Indonesia yang tak berperan di luar negeri.
Wakil DPR RI, Priyo Budi Santoso, menilai pernyataan Djoko sebagai sesuatu yang tidak pantas disampaikan oleh seorang duta besar. Dia justru balik mempertanyakan peran Djoko sebagai duta besar apakah sudah bermanfaat atau tidak buat bangsa Indonesia.
Priyo Budi Santoso menilai, pernyataan Djoko Susilo itu sudah kelewatan. Pernyataan itu, katanya, justru kini membuat DPR terbuka matanya mengenai peran dan keberadaan kedutaan besar Indonesia di luar negeri.
Menurut dia, selama ini banyak kedutaan besar Indonesia di luar negeri yang tidak “berbunyi” sehingga harus dikaji ulang apakah manfaat keberadaan kedutaan Indonesia di luar negeri sebanding dengan anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk itu.
“Saya banyak mendapatkan telepon dari anggota-anggota DPR yang bahkan meminta untuk menutup kedutaan-kedutaan besar kita di luar negeri yang selama ini tidak berbunyi dan menarik seluruh duta besarnya. Namun saya kira tidak perlu se-ekstrim itu, kita hanya perlu mengkaji mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk kedutaan besar. Jika memang tidak banyak manfaatnya maka konsekuensinya anggarannya cukup kita potong saja,” ujar Priyo.
Pemangkasan anggaran, menurut Priyo, menjadi penting karena selama ini diplomasi luar negeri Indonesia tidak cukup membanggakan. Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Karena itu, evaluasi total seluruh anggaran kedutaan besar adalah hal yang tidak bisa dihindari.
“Djoko Susilo, saya kira adalah salah satu dubes yang tidak pernah ada bunyinya di Eropa,” katanya.
Priyo membaca dan mendengar seorang duta besar berbicara mengkritik DPR sangat terkejut. Menurutnya seorang duta besar sangat tidak pantas mengkritik DPR.
“Ada apa ini, duta besar kok ‘ngerasani’ kita. Kalau yang mengkritik itu masyarakat atau LSM, bisa kami terima dan dengarkan. Nah ini yang mengkritik adalah seorang dubes yang notabene kita yang biayai dan apalagi dia tidak punya prestasi, jadi agak aneh buat saya,” katanya.
Pemangkasan pembiayaan kedutaan besar ini, kata Priyo, juga agar menjadi pembelajaran untuk tidak menempatkan duta besar karena penjatahan saja, namun benar-benar karena prestasi.
“Selama ini memang menurut saya kedutaan besar yang berprestasi itu jika dipimpin oleh diplomat karir dan bukan oleh seorang yang hanya mendapatkan posisi itu karena jatah-jatahan saja,” katanya.
Mengenai klaim Djoko bahwa pernyataannya itu diamini oleh duta besar-duta besar Indonesia lainnya seperti duta besar Belanda, Jerman, Belgia dan Perancis, Priyo mengatakan akan mengecek hal itu kepada duta besar-duta besar yang disebutkan itu.
Jika memang nanti terbukti bahwa duta besar-duta besar itu mengatakan hal seperti yang dikatakan Djoko, DPR juga akan mengkaji seluruh duta besar tersebut.
Priyo juga menyindir bahwa pernyataan Djoko itu bisa jadi adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya ketika menjadi anggota Komisi I DPR RI periode lalu. DPR saat ini justru sedang mencoba untuk lebih efisien.
“Saya akan mendorong untuk memangkas anggaran kunjungan kerja ke luar negeri sampai 40 persen,” katanya.
Sebelumnya, Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo, menyatakan bahwa 90% kunjungan kerja DPR ke luar negeri tidak bermanfaat dan anggota yang melakukan kunjungan lebih banyak menggunakan waktunya untuk pelesiran. (ant/mut)
Share Send to Twitter Email this article
Read Also:
Loading ...
TIDAK ADA SATU pun pasal dalam UUD 1945 atau dalam perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada anggota DPR-RI untuk menarik Dubes kita di luar negeri. Duta Besar adalah wakil Kepala Negara. Hanya Presiden yang mempunyai kewenangan memecat seorang Duta Besar. Ketika mengangkat pun, itu kewenangan Presiden. DPR hanya dimintakan pertimbangan melalui fit-and-proper test. Namanya saja pertimbangan, sifatnya tentu TIDAK MENGIKAT. Orang2 DPR harus mengerti aturan main itu, dong!!!!
DPR itu sampah!
Priyo Budi Santoso ditarik saja dari DPR, rakyat menilai komentarnya di luar kepatutan dan kepantasan.
[quote]Kalau yang mengkritik itu masyarakat atau LSM, bisa kami terima dan dengarkan[/quote]
Ah, masa sih? Kritik soal gedung baru DPR koq gak didengar? Malah ngotot.
Semua anggota DPR itu bagaikan Dewa yang tidak mau disentuh, padahal kenyataan memang seperti yang dikatakan Dubes Djoko itu benar adanya, seharusnya anggota DPR itu lebih introspeksi diri, ini malah sebaliknya membalas dengan cara yang tidak etis dan norak alias kampungan, buat dukungan di facebook buat Bpk Dubes Djoko….yak
DPR maunya menang sendiri dan ogah dikritik, buat apa memilih mereka sama sekali tidak terasa manfaatnya bagi rakyat. yang pasti setelah mereka memilih merasa sebagai dewa yang tidak tersentuh….DPR ke laut ajeee
pak DPR saya bukan orang politik tapi sesudah membaca komentar DPR untuk Bpk Joko Susilo malu juga saya membaca nya ! Orang kalau dikritik itu untuk membangun bukannya untuk ribut bisa tidak DPR membedakan orang yg bisa dipakai untuk Dubes atau tidak atapun yg tidak merugikan bangsa&negara DPR kan harusnya tau dimana2 banyak sudah di jual kaca pembesar untuk ini,jangan main tarik aja pak !!! Siapa anda….???Apalagi anda sebagai wakil ketua DPR apa sih kerja ???
HIDUP PAK JOKO SUSILO LANJUTKAN TUGAS NEGARA DAN LINDUNGI RAKYATMU YG BERADA DI SWISS KAMI AKAN MELINDUNGI MU AMINNNNNNNN
[...] Budi Santoso, langsung terbuka matanya bahwa kedutaan besar Indonesia di luar negeri tidak “berbunyi” sehingga dianggap tidak [...]
Nah…komentar anggota DPR benar2 seperti anak kecil ketahuan mencuri kemudian marah2, biar tidak disalahkan..ya untuk mengalihkan persoalan. Wah payah….kritik di counter dengan fitnah….pake ngancam lagi….
DPR harus menerima kritik dan saya sangat setuju dengan djoko susilo! Ngapain DPR pake ke luar negeri??? DPR rubish!
mereka sudah tidak puyak naluri kebaikan mangkanya tidak bisa menerima