Gamawan Fauzi (*padangtoday/ham)
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, memberi sinyal positif terhadap wacana pemilihan gubernur akan dilakukan oleh DPRD pada masa yang akan datang.
“Pemilihan gubernur melalui DPRD itu merupakan sebuah gagasan atau pemikiran yang baik karena yang dilakukan belakangan ini memakan waktu yang lama dengan biaya tinggi,” kata Gamawan Fauzi di hadapan para gubernur dan wakil gubernur di Pekanbaru, Senin.
Dalam acara rapat koordinasi gubernur se wilayah Sumatera 19-21 Desember 2009 itu, Mendagri mencontohkan, pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2009-2014 yang berlangsung beberapa putaran telah menghabiskan biaya sedikitnya Rp800 miliar.
Biaya ratusan miliar miliar tersebut belum termasuk biaya dari awal hingga proses kampanye yang harus dikeluarkan oleh sepasang calon yang ingin maju sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Padahal seorang gubernur hanya memiliki tiga tugas pokok yakni pemantauan, pengawasan dan koordinasi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah. “Dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, memang kewenangan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Mendagri Gamawan Fauzi , pihaknya telah memasukkan wacana pemilihan tersebut dalam rapat kerja (raker) gubernur se-Indonesia yang berlangsung pada Selasa, (22/12) di Pekanbaru untuk meminta masukan. “Karena itu besok akan kita minta pendapat dari para gubernur yang mengadiri raker gubernur se-Indonesia,” katanya.
Beberapa waktu lalu Departemen Dalam Negeri telah mengundang pakar seperti pakar pemerintahan, hukum tata negara dan praktisi untuk mengkaji mengenai wacana pemilihan gubernur melalui DPRD dan menghapuskan pemilihan gubernur langsung.
Untuk mengubah format pemilihan gubernur tersebut maka pemerintah dan DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (*an/ham)
Share Send to Twitter Email this article
Read Also:
Loading ...