KKR Aceh Terkendala

Guna menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berniat kebut pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tapi belum jelasnya draf RUU KKR Nasional, membuat KKR NAD makin tak jelas. Memaksakan menggunakan qanun (Perda), pemerintah pusat akan lepas tangan.

Menurut staf ahli Gubernur NAD bidang hukum dan politik M. Nur Rasyid, selama ini Pemprov NAD telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembentukan KKR. Soalnya, pembetukan KKR dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), harus terealisasi paling lambat setelah satu tahun UUPA disahkan.

“Kita sudah mendorong Depkumham menyelesaikan draf RUU KKR. Sudah Dijanjikan selesai Juli 2009, dan diserahkan ke DPR Agustus 2009,” ujarnya, kemarin di Banda Aceh.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh menjadi tersendat akibat ditariknya UU No.27/2004 tentang KKR. Sedangkan UU KKR yang baru, drafnya saja belum kelihatan. Bahkan tidak masuk dalam Prolegnas 2008.

“Kami akan mengirim surat kepada Gubernur NAD agar mendesak pemerintah pusat mempercepat penerbitan Perpres dan finalisasi RUU KKR,” tandasnya.(*bo/ant)

Share Send to Twitter Email this article

Read Also:

• Aceh Tolak Pemekaran
• Otsus Aceh dan Papua Sarat Kelemahan
• Banyak Turunan UUPA Masih Mengambang
• PDIP Minta Ketua KIP Aceh Dipecat
• DPR: Bangun Aceh Butuh Blue Print