Pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur, dinilai tidak penting lagi. Gantinya, gubernur ditunjuk pemerintah pusat sesuia rekomendasi DPRD. Alasannya untuk efesiensi dan mengurangi kejenuhan rakyat.
Dalam era otonomi daerah saat ini fungsi pemerintah provinsi hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang otoritasnya sangat terbatas. “Dibanding walikota atau bupati, harga untuk menjadi gubernur lebih tinggi, sementara otoritasnya lebih kecil,” kata Ketua Umum KNPI versi kongres Ancol Ahmad Doli Kurnia.
Kejenuhan terhadap banyaknya proses pemilu, mulai pemilu legislatif, presiden-wakil presiden, hingga kepala daerah (gubernur dan walikota/bupati) juga dinilai dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.
Menurut dia, penghapusan pilgub langsung tidak akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia, apalagi realitasnya biaya yang dikeluarkan untuk memilih gubernur secara langsung sangat mahal, padahal otoritas gubernur terbatas.
“Lagipula ini hanya untuk gubernur. Ini pun pemerintah tidak asal tunjuk, melainkan atas rekomendasi DPRD sebagai representasi rakyat,” kata Doli.
Usul penghapusan pilgub langsung sebelumnya juga pernah dilontarkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dengan alasan yang kurang lebih sama.(*r/t)
Share on Facebook Send to Twitter Email this article
Read Also:
Loading ...