UU Pornografi telah disahkan DPR dalam sidang paripurna, Kamis (30/10), walau diwarnai aksi walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS. Fraksi KB yang sebelumnya ikut meminta penundaan pengsahan, justru meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi UU yang diharapkan dapat membantu pencegahan perkembangan, pendistribusian dan penggunaan pornografi.
Dalam pandangan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, UU Pornografi sangat penting dan ditunggu masyarakat. Soalnya, peredaran pornografi di masyarakat dinilai sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. “Pornografi yang beredar di masyarakat telah memberikan pengaruh yang negatif khususnya terhadap anak-anak,” ujarnya, Kamis (30/10) di Jakarta.
Pengaruh negatif peredaran pornografi ini dapat dilihat dari prilaku seks bebas yang mulai berkembang luas di masyarakat dan kejahatan seksual yang akhir-akhir ini kerap terjadi.
Lantaran itu, Maftuh sangat mengapresiasi semangat yang muncul dalam pembahasan UU ini, karena menunjukan kepedulian dan perhatian para wakil bangsa dan masyarakat.
Fraksi PDI-P sendiri mengakui tidak bisa menghambat pengesahan UU Pornografi. Aksi WO yang dilakukan pun, hanya sebagai lambang kekhawatiran fraksi ini akan dampak yang justru merugikan setelah UU disahkan. “Kami tidak mau ikut terlibat dalam produk undang-undang yang cacat,” kata anggota F-PDIP Eva Sundari.
Berbeda dengan FKB yang sebelumnya ikut meminta penundaan pengesaha, setelah disahkan fraksi ini justru mendesak pemerintah segera melakukan sosialisasi. Alasanya, agar kesimpangsiuran dan politisasi atas Undang-Undang Pornografi tidak terjadi lagi.
“Jika di kemudian hari terjadi perkembangan-perkembangan baru terkait dengan perlunya RUU ini diperbaiki atau disempurnakan, FKB DPR RI siap menjadi fraksi terdepan untuk upaya perbaikan ini,” ujarnya anggota FKB Abdul Hamid.
Lebih lanjut Hamid Wahid mengatakan bahwa UU Pornografi ini bukan lah satu-satunya alat untuk menyelesaikan masalah pornografi. “Keluarga, orang tua, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan media massa juga menjadi ujung tombak proses penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat,” ujarnya.*
Share on Facebook Send to Twitter Email this article
Read Also:
Loading ...
[...] PDI-P dan PDS … dengan melakukan ‘walk-out’ … (beritanya bisa dilihat di : http://matanews.com/) … Bukan itu saja … bahkan setelah disahkan … UU pornografi ini juga digugat ke [...]